BANYUMAS – Kabar mengenai keberlanjutan layanan Trans Banyumas sempat membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, layanan transportasi umum yang menjadi salah satu pilihan warga tersebut menghadapi persoalan pendanaan setelah dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN tidak lagi tersedia pada 2026.
Namun, masyarakat Banyumas kini tidak perlu terlalu khawatir. Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan layanan Bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas tetap beroperasi hingga akhir tahun 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono pada 17 Agustus 2026. Pemerintah daerah menyatakan telah menyiapkan anggaran hampir Rp14 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional Trans Banyumas sampai akhir tahun.
Gambar ilustrasi
Sempat Terancam Berhenti pada 28 Agustus
Sebelumnya, persoalan anggaran membuat keberlanjutan Trans Banyumas menjadi perhatian. Pada awal Agustus, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyebut anggaran yang tersedia diperkirakan hanya mampu menopang operasional hingga 28 Agustus 2026 apabila belum ada kepastian pendanaan lanjutan.
Kondisi tersebut terjadi setelah subsidi dari APBN tidak lagi turun. Padahal, operasional Trans Banyumas membutuhkan biaya yang cukup besar setiap bulannya.
Berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dikutip ANTARA, kebutuhan operasional Trans Banyumas mencapai sekitar Rp3,3 miliar per bulan. Karena itu, diperlukan tambahan anggaran agar layanan dapat terus berjalan hingga Desember 2026.
Situasi tersebut membuat Pemkab Banyumas harus mencari solusi agar transportasi umum yang sudah digunakan masyarakat tidak berhenti di tengah jalan.
Pemkab Siapkan Hampir Rp14 Miliar
Kabar baik kemudian disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Ia memastikan Trans Banyumas tidak akan berhenti meskipun dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN tidak lagi tersedia.
Pemkab Banyumas menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk kebutuhan operasional sampai akhir 2026.
Menurut Bupati, keberlanjutan Trans Banyumas menjadi salah satu prioritas karena layanan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pemkab juga sebelumnya telah berupaya melakukan lobi kepada Kementerian Perhubungan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap tersedia. Namun, kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang sedang terbatas membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah alternatif.
Dengan demikian, pembiayaan layanan Trans Banyumas untuk keberlanjutan operasionalnya harus ditopang melalui sumber anggaran daerah.
Efisiensi Anggaran Jadi Salah Satu Langkah
Kondisi keuangan yang terbatas membuat Pemkab Banyumas harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran.
Salah satu langkah yang disebut Bupati adalah melakukan pengurangan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN).
Efisiensi tersebut dilakukan agar anggaran pemerintah daerah dapat diarahkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Bupati meminta ASN memahami kebijakan tersebut karena pemerintah ingin memastikan layanan publik yang dibutuhkan warga tetap berjalan.
“Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti,” menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan pendanaan tersebut.
Mengapa Trans Banyumas Penting bagi Warga?
Trans Banyumas bukan sekadar moda transportasi. Keberadaannya memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan angkutan umum untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bagi pelajar, pekerja, maupun masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, keberadaan transportasi umum seperti Trans Banyumas dapat membantu mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Karena itu, apabila layanan tersebut benar-benar berhenti, masyarakat yang selama ini mengandalkannya tentu akan terdampak.
Pemerintah Kabupaten Banyumas pun melihat keberlanjutan Trans Banyumas sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus dipertahankan.
Sebelumnya, operasional Trans Banyumas memang telah mengalami perubahan skema pembiayaan. Pada April 2026, pembiayaan operasional beralih dari APBN ke APBD Banyumas. RRI melaporkan bahwa Pemkab Banyumas mengalokasikan sekitar Rp14,1 miliar dari APBD untuk mendukung layanan tersebut.
Ada Kabar Baik untuk Tahun 2027
Persoalan biaya operasional Trans Banyumas juga berpotensi mengalami perubahan pada 2027.
Menurut data yang disampaikan Pemkab Banyumas melalui ANTARA, kebutuhan operasional diproyeksikan turun sekitar 25–35 persen mulai April 2027.
Penurunan tersebut berkaitan dengan cicilan pembelian armada bus yang dijadwalkan lunas. Setelah cicilan tersebut selesai, salah satu komponen biaya investasi tidak lagi masuk dalam biaya operasional.
Artinya, beban pembiayaan Trans Banyumas berpotensi menjadi lebih ringan dibandingkan kondisi saat ini.
Trans Banyumas Dipastikan Tetap Jalan
Dengan adanya kepastian anggaran hampir Rp14 miliar, masyarakat Banyumas tidak perlu lagi khawatir layanan Trans Banyumas berhenti pada akhir Agustus.
Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan layanan tersebut tetap berjalan hingga akhir 2026.
Meski demikian, persoalan pendanaan tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Pemkab Banyumas menyatakan akan terus mencari sumber pembiayaan yang memungkinkan agar transportasi umum tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat, kepastian ini tentu menjadi kabar positif. Terlebih bagi warga yang menjadikan Trans Banyumas sebagai salah satu pilihan transportasi untuk sekolah, bekerja maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ke depan, keberlanjutan layanan Trans Banyumas akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga pembiayaan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Sumber Referensi : ANTARA News dan RRI.