Melihat data tersebut, warganet Indonesia spontan melempar pertanyaan reflektif: “Lalu, Indonesia sendiri ada di peringkat berapa? Apakah kita lebih baik, atau justru lebih korup?”
Mari kita bedah datanya secara objektif berdasarkan laporan terbaru Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International.
Skor Indonesia: Ketika “Lampu Kuning” Berubah Menjadi Merah
Jika Anda berharap Indonesia memiliki rapor yang lebih hijau dari Malaysia, bersiaplah untuk kecewa. Berdasarkan rilis indeks terbaru, posisi Indonesia justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Dalam skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), berikut adalah perbandingan rapor teranyar antara Indonesia dan Malaysia:
Tabel Perbandingan CPI Terbaru
Dengan peringkat 109, Indonesia kini berada di kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Laos, Nepal, Aljazair, dan Sierra Leone. Di Asia Tenggara, kita tertinggal jauh di belakang Singapura (yang konsisten di papan atas dunia), Malaysia, Timor Leste, bahkan Vietnam.
Catatan Redaksi: Semakin kecil angka peringkat (mendekati 1), artinya negara tersebut dinilai semakin bersih. Sebaliknya, peringkat 109 menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam kelompok 100 negara terbawah dengan persepsi korupsi tertinggi di dunia.
Mengapa Skor Kita Merosot?
Penurunan skor menjadi 34 ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah akumulasi dari persepsi pelaku usaha, ahli internasional, dan pengamat terhadap realitas penegakan hukum di tanah air. Beberapa faktor utama yang memicu kemerosotan ini antara lain:
-
Pelemahan Institusi Hukum: Publik dan pengamat internasional melihat adanya penurunan independensi lembaga antikorupsi serta ketidakpastian hukum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
-
Korupsi Politik dan Sektor Publik: Politisasi hukum, konflik kepentingan pejabat publik, hingga sistem perizinan yang masih kerap diwarnai pungutan liar di daerah-daerah membuat biaya birokrasi menjadi mahal.
-
Penegakan Hukum yang Tebang Pilih: Persepsi bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, terutama pada kasus-kasus mega korupsi, memperparah penilaian indeks ini.
Sisi Terang: Ironi Utang Rumah Tangga
Meski kalah telak dalam urusan transparansi dan korupsi, ada satu poin menarik jika kita kembali melihat indikator pada image.png. Gambar tersebut menyebutkan utang rumah tangga Malaysia mencapai 82% dari PDB—sebuah angka yang sangat tinggi dan rentan secara makroekonomi.
Di sektor ini, Indonesia jauh lebih unggul dan aman. Utang rumah tangga Indonesia berada di kisaran 9% hingga 10% dari PDB. Masyarakat Indonesia secara umum jauh lebih konservatif dalam hal utang konsumtif jangka panjang dibandingkan dengan masyarakat Malaysia.
Namun, apakah makroekonomi yang sehat ini cukup jika kebocoran anggaran akibat korupsi masih terus terjadi di level birokrasi? Tentu tidak. Ekonomi yang tangguh tanpa tata kelola yang bersih ibarat mengisi air ke dalam ember yang bocor.
Siapa Saja yang Berada di “Klub” Terbawah?
Untuk memberikan perspektif global, kelompok negara dengan persepsi korupsi tertinggi (skor di bawah 20) didominasi oleh negara-negara yang mengalami konflik internal atau kegagalan sistemik, seperti Somalia, Sudan Selatan, Venezuela, Suriah, dan Korea Utara.
Meskipun posisi Indonesia (skor 34) masih berada di atas negara-negara konflik tersebut, masuknya kita ke dalam daftar 100 negara terbawah harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Kesimpulan: Waktunya Berbenah, Bukan Membela Diri
Melihat potongan data seperti di image.png seharusnya tidak membuat kita sekadar membanding-bandingkan nasib secara sinis. Data CPI terbaru membuktikan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar dalam memulihkan integritas sistem hukumnya.
Membandingkan diri dengan Malaysia memperlihatkan dua sisi mata uang: kita mungkin lebih aman dari risiko krisis utang domestik, tetapi mereka jauh lebih serius dalam membersihkan rumah mereka dari rayap korupsi. Jika kita ingin menjadi bangsa yang kompetitif di kancah global, memperbaiki tata kelola dan transparansi bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda merasakan dampak penurunan indeks korupsi ini dalam kehidupan sehari-hari atau dunia usaha Anda? Suarakan opini Anda di kolom komentar!